TOTABUAN.CO POLITIK – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hi Herson Mayulu, mengatakan proyek Bandar udara (Bandara) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Kecamatan Lolak terus didorong untuk diselesaikan.
Sebagai anggota DPR RI Dapil Sulut yang duduk di Komisi V, tentu akan berupaya untuk mengawal proses pembangunan dengan mendorong pihak Kementrian Perhubungan untuk mengucurkan anggaran mega proyek tersebut.
“Proyek Bandara di Bolmong akan menjadi focus Komisi V,” ujar anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulut Hi Herson Mayulu saat menggelar masa reses masa sidang pertama di Kafe Kopi Cup Kotamobagu Minggu 29 Desember 2019.
Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan ini mengaku, tak sempat membahas soal pengalokasian angaran untuk Bandara Bolmong untuk tahun anggaran 2020, karena dilantik pada 1 Oktober 2019. Namun dia berjanji lewat komisi V yang membidangi sarana infrastruktur serta bermitra dengan Kementrian Perhubungan akan mengawal proses pembangunan Bandara Bolmong. Bahkan berencana pada tahun 2020 untuk berkunjung bersama para anggota Komisi V.
Mantan Bupati Bolsel dua periode ini mengatakan, butuh pengawalan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Sulut khususnya yang ada di Bolaang Mongondow Raya.
Dalam Raker Komisi V dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono katanya, program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Mar’uf Amin. Mulai di bidang sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman di tahun-tahun yang akan datang.
Pembangunan bandara baru yang terletak di daerah Bolmong akan menjadi komitmen Komisi V DPR RI guna mendukung potensi di Bolaang Mongondow Raya khusunya di Sulut.
Dengan adanya pembangunan bandara baru tersebut, akan berdampka di sektor ekonomi di wilayah BMR.
Pembangunan Bandara baru di daerah Bolmong sangat dibutuhkan. Terlebih Bandara Bolmong juga nantinya akan menjadi Bandara alternatif untuk kegiatan KTT G20 di Sulut pada 2023 mendatang.
“Kan Bandara Bolmong sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, itu akan menjadi fokus untuk dikawal,” tandasnya. (*)