TOTABUAN.CO BOLTIM – Guna untuk pengoptimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah Bupati Bolaang Mongondow Yimur (Boltim) Sehan Landjar menghadiri sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Pemda se-Provinsi Sulut dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se Sulawesi Utara (Sulut), ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut, Bank Sulutgo.
Penandatangan itu digelar di Kantor Gubernur Sulut yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kajati Sulut, pimpinan Bank SulutGo, pimpinan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulut serta Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) se- Sulut yang dihadiri Wakil pimpinan KPK Saut Situmorang.
Acara yang mengangkat tema ‘Upaya pencegahan korupsi melalui optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah’ sebagai bentuk langkah pencegahan tindak pidana korupsi.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, pemekaran wilayah menjadi alasan utama agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara baik dan cermat. Karena aset daerah berkaitan dengan investasi untuk mendatangkan pendapatan.
“Contohnya, ada beberapa aset tanah yang dimiliki Pemprov Sulut yang tidak digunakan akhirnya dapat dimanfaatkan menarik investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata,” ujar Olly.
Sementara itu, Pimpinan KPK Saut Situmorang berharap kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik. Ia pun meminta agar kepala daerah kompak.
“Tugas KPK bukan hanya melakukan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan. KPK itu kerjanya sebagai trigger mekanisme, salah satunya mendorong orang melakukan perubahan. Tujuannya menciptakan rakyat sejahtera,” jelasnya.
Bupati Sehan Landjar menyampaikan apresiasi kegiatan yang dilaksanakan KPK karena terkait dengan pendapatan daerah serta aset daerah.
“Kita terus maksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, dengan terus menggali apa yang bisa dijadikan objek untuk menambah kas daerah. Sebab, bagaimanapun juga pemerintah pusat sejauh ini sudah cukup banyak membantu daerah yang sudah 11 tahun berdiri ini. Nah, sebagai bagian dari ucapan terima kasih, tentu kita tidak harus terus menerus merangkak. Kita harus bisa mengoptimalkan seluruh pendapatan agar rakyat lebih sejahtera,” tambahnya.
Untuk aset daerah sendiri, Sehan mengatakan, kalau daerah yang dipimpinnya sudah cukup baik dalam pengelolaan aset.
“Seluruh aset yang ada di daerah kita semua tercatat. Jika ada kejanggalan tentu kita tidak mendapatkan opini WTP barusan oleh BPK RI. Namun demikian, tentu kita akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan aset tersebut,” tuturnya.
Selain Bupati Sehan Lanjdar, kegiatan itu juga diikuti Sekda Boltim Oskar Manoppo, Asisten III Djainudin Mokoginta, Kepala Inspektorat Meyke Mamahit, dan Kabag Hukum Hendra Tangel serta Kabag TUP. (**)
