TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemilihan kepala desa (PIlkades) serentak yang akan dilaksanaan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bukan hanya menjadi sasaran bagi kalangan masyarakat biasa, akan tetapi menjadi daya tarik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedikitnya 30 PNS telah mengajukan rekomendasi akan maju di PIlkades.
“Sudah ada 30 PNS yang mengajukan rekomendasi untuk maju,” ujar Sekda Bolmong Tahlis Gallang Senin 12 Agustur 2019.
Pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Bolmong, sedikitnya akan dilaksanakan di 105 desa yang rencananya akan dilaksanakan pada 4 Oktober mendatang.
Namun menurut mantan Sekda Bolsel dan Kota Kotamobagu ini, bagi PNS dan atau yang pernah menjadi PNS yang akan maju di Pilkades, ada syarat yang wajib dipenuhi, yakni harus bebas TGR dan bebas asset.
“Dua syarat itu nanti akan dimasukan sebagai syarat di PIlkades. Tentu bagi para PNS yang akan maju tapi masih ada kaitannya dengaan TGR harap sudah bias menyelesaikan,” ungkap Tahlis.
Diakui jabatan kepala desa saat ini menjadi rebutan. Ini dikarenakan besarnya dana desa dan alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun. Namun Tahlis berharap, dengan ditunjang dengan besarnya dana desa dan alokasi dana desa, diharapkan akan mampu mengangkat kesejahateraan masyarakat dengan program dan gagasan baru. (**)
