TOTABUAN.CO BOLSEL –Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru didampingi Kadis Perhubungan Yayu Kadullah dan Kabag Hukum Kadek Wijayanto menghadiri Focus Grub Discussion (FGD) pelaksanaan hibah kapal pelayaran rakyat hasil pembangunan tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan Kementian Perhubungan Senin (12/12/2018).
FGD yang dilaksanakan di Hotel Redtop Jakarta itu, mengangkat tema “Peranan kapal pelayaran rakyat hibah dari Kementrian Perhubungan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut dalam mewujudkan program nawa cita” yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Kepala Bagian Humas Pemkab Bolsel Ahmadi Modeong mengatakan, kehadiran Bupati dan Kadis Perhubungan dalam FGD ini dilakukan untuk menyamakan presepsi semua pemangku kepentingan terkait hibah kapal Rakyat dari pemerintah pusat.
“Kabupaten Bolsel salah satu dari 94 Kabupaten Kota yang telah diusulkan,” kata Ahmadi.
Dalam FGD itu kata Ahmadi, Kementrian Perhubungan dan pemerintah daerah membahas upaya untuk meningkatan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah yang lebih dalam dan belum terlayani angkutan kapal perintis.
“Pemerintah pusat akan mengembangkan pelayaran rakyat (Pelra). Termasuk juga dengan membangun armada kapal Pelra di galangan-galangan kapal tradisional,: tutur Ahmadi.
Pembangunan kapal pelra tersebut merupakan wujud kepedulian Pemerintah dalam meningkatkan usaha ekonomi pelayaran rakyat baik untuk galangan tradisional maupun masyarakat lokal. Selain itu, juga memberikan lapangan pekerjaan kepada pekerja lokal di sekitar galangan.
“Kapal pelra yang dibangun oleh Kemenhub telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan keselamatan yang cukup modern dan lengkap, seperti perlengkapan keselamatan jiwa, perlengkapan pencegahan kebakaran, perlengkapan navigasi, radio komunikasi seperti GPS dan AIS serta pencegahan pencemaran, serta tetap memperhatikan aspek kenyamanan penumpang,” ujarnya.
Pada 2018 ini, Kementerian Perhubungan membangun 94 unit kapal Pelra. Rencananya kapal Pelra akan dihibahkan kepada pemerintah daerah di wilayah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan (T3P) yang nantinya bisa difungsikan sebagai pendukung konektivitas tol laut.
“Hibah kepada pemda ini juga untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi angkutan laut bagi masyarakat lokal di wilayahnya baik untuk penumpang, barang maupun wisata,” tambahnya.
Penulis: Hasdy
