TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU— Dinamika politik di tingkat nasional nampaknya akan berpengaruh pada perkembangan politik di daerah yang akang melaksanakan Pilkada, salah satunya Pilkada Kota Kotamobagu. Dampak dari ketegangan itu, koalisi partai dalam menghadapi Pilkada juga rupanya ikut dipengaruhi.
Namun meski demikian menurut Ketua DPC PDIP Kotamobagu Meydi Makalalag, dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat sangat kecil pengaruhnya hingga ke daerah.
“Semua tergantung kepentingan. Apaterlebih menghadapi PIlkada saat ini,” kata Meydi saat ditemui disela-sela pembukaan Road Race Jumat (21/7) kemarin.
Akan tetapi lanjutnya, jika dinamikia politik tingkat nasional terus berlanjut dan berdampak hingga ke kabupaten kota terlebih daerah yang melaksanakana PIlkada, otomatis PDIP sudah siapkan koalisi permanen.
“Meski posisi kursi PDIP di DPRD Kotamobagu hanya tiga, kalau bicara koalisi permanen sudah memenuhi syarat. PDIP pasti siapkan alternatif koalisi permanen,” katanya.
Meydi sendiri belum memastikan PAN akan masuk dalam koalisi Pilkada Kotamobagu. Alasannya, PAN mulai didorong untuk dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu PAN dinilai tidak sepenuh hati mendukung langkah kebijakan pemerintah .
Menurut dia, hal itu terlihat dengan adanya partai politik yang membelot dan berbeda sikap dengan pemerintah terkait RUU Pemilu dan Perppu 2/2017 tentang Ormas.
“Prinsipnya, berkoalisi itu harus sepenuh hati, meskipun itu merupakan koalisi politik. Ini yang secara umum belum terbangun,” ujarnya.
Saat ini pemerintahan Jokowi-JK didukung PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar. Namun, belakangan PAN dinilai tidak sejalan sehingga terancam dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah.
Penulis: Hasdy
