TOTABUAN.CO BOLTIM—Candra Modeong tampaknya tak main-main dengan apa yang ia katakan untuk melapor Kapolres Bolmong AKBP William Simanjutak ke Mabes Polri. Hal itu ia katakan, terkait dugaan ketidakberesan dalam pembagian dana pengamanan pilkada kepada para anggota Polres Bolmong yang bertugas dalam pengamanan Pilkada di Kabupaten Bolmong Timur (Boltim). Ia mengaku akan bertemu dengan para pengurus DPP Hanura di Jakarta untuk meminta backup dan melaporkan dugaan pembagian uang makan dan uang saku kepada para anggota Polres saat melakukan pengamanan di Pilkada.
“Saya tidak main-main. Yang pasti selesai urusan, saya akan bertemu dengan pengurus DPP Hanura untuk melaporkan dugaan ketidak beresan soal pembagian dana PAM Pilkada oleh Polres Bolmong ke di Mabes Polri,” kata Candra kamis (26/11).
Mantan aktivis itu mengaku, sudah ada beberapa anggota Polisi berpangkat Brigadir telah mengaku jika pembagian dana pengamanan Pilkada tidak merata yang mereka terima yang diduga dipotong.
“Ada yang mengaku tanda tangan 2.9 juta, tapi malah menerima 1 juta. Ada yang hanya menerima 250 ribu saja,” beber kandidat Bupati Boltim ini.
Selain melapor soal dugaan ketidak beresan dalam pembagian uang pengamanan, Candra juga akan melaporkan tindakan intimidasi yang ia terima saat baru akan melaporkan rencana kampanye terbuka yang berujung pada pembatalan. Candra mengaku akan melapor juga ke BPK dan meminta untuk diaudit soal penggunaan dana pengamanan 2.2 miliar yang bersumber dari APBD 2015.
“Hari ini saya terbang ke Jakarta. Usai bertemu dengan pengurus DPP Hanura akan ke Mabes Polri,” tuturnya.
Kepala Seksi Humas Polres Bolmong AKP Saiful Tamu ketika dikonfirmasi, tidak terlalu jauh menjelaskan soal pembagian uang pengamanan. Ia mengatakan, untuk penggunaan dana pengamanan disesuaikan dengan tahapan yang ada.
Namun ia sendiri enggan menyebutkan berapa nomimal yang dia terima dalam satu kali kegiatan tahapan Pilkada apakah perhari, perminggu atau perbulan.
“Yang pasti saya juga menerima. Kan saya juga sering dapat tugas di lapangan. Kalau ditanya berapa yang saya terima ndak mungkin saya jawab. Kan ada tim audit yang akan melakukan pemeriksaan. Tanya saja ke bagian keuangan dulu,” kata Saiful.
Dia yakin dana pengamanan yang bersumber dari APBD yang dibagikan kepada anggota yang bertugas di lapangan bisa dipertanggung jawabkan. Namun untuk besaran pembagian, saya no coment. (Has)
