TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengingatkan agar pemerintah yang ada di kabupaten kota terus memaksimalkan kucuran dana desa. Tujuan dari memaksimalkan penggunaan dana desa ini demi untuk lebih mensejahterahkan warga yang ada di desa. Namun, Senator asal Sulut ini menegaskan Kapolres yang ada di kabupaten kota untuk tidak menakut nakuti para kepala desa terkait penggunaan dana desa.
“Belakangan banyak isu yang berkembang kalau kepala desa mulai ditakut-takuti. Saya ingatkan ke Kapolres atau aparat hukum biarkan mereka bekerja dulu,” kata Benny saat melakukan rapat koordinasi singkronisasi aspirasi daerah di kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Jumat (19/9).
Menurutnya, percepatan pencairan dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.
“Saya tegaskan, saya tidak mau hal ini gagal dan ada pihak-pihak tertentu yang ikut bermain untuk persoalan soal dana desa. Kasihan kan kalau para kepala desa terus dihantui. Bagaimana bisa bekerja,” kata Benny.
Namun demikian pemerintah kabupaten kota diminta untuk terus melakukan pendampingan terkait pengelolaan dana desa.
“Bila ada yang salah saat penyusunan, maka harus dibimbing sehingga perangkat desa lebih memahami, apalagi setiap desa ada pendamping serta operatornya,” kata Benny.
Dia berharap program pembangunan desa dapat terkejar dalam tiga bulan ke depan. Begitu juga sebaliknya lanjut Benny. Pemerintah kecamatan juga diminta pro-aktif dan melakukan pengawasan terkait menyangkut mekanisme tata kerja pengelolaan dana desa.
“Saat ini ada daerah yang belum mencairkan dana desa. Ini warning juga. Akibatnya pembangunan di desa tidak berjalan,” sebutnya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah di Bolaang Mongondow Raya (BMR), para anggota DPRD, pimpinan SKPD, Camat, kepala desa. Selain itu Wakil Ketua DPD RIFarouk Muhammad serta beberapa staf dari dirjen keuangan dan desa. (Has)
