• Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, Juli 5, 2025
  • Login
totabuan.co
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport
No Result
View All Result
totabuan.co
No Result
View All Result
Home Kotamobagu

Warga Moyag Sesalkan Pernyataan Wali Kota  

Redaksi by Redaksi
6 Juli 2015
in Kotamobagu
1
Proyek Pelebaran Jalan Kotobangun- Sinisir

Proyek Pelebaran Jalan Kotobangun- Sinisir

0
SHARES
39
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Proyek pelebaran jalan Kotobangun-Sinisir
Proyek pelebaran jalan Kotobangun-Sinisir

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Polemik soal ganti rugi lahan  proyek pembangunan kepentingan umum menjadi pergunjingan warga yang tinggal di Kotobangun dan Moyag. Warga mengaku kesal lantaran sikap pemerintah kota dinilai tidak mampu memperjuangkan hak warga.

Bahkan kekesalan warga karena Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara sendiri telah menyatakan jika proyek pelebaran jalan tersebut tidak ada anggaran ganti rugi.

Hal itu dikatakan wali kota saat saat lakukan kunjungan safari ramadan di desa Moyag. “Tidak ada anggaran untuk ganti rugi lahan. Jadi warga diminta untuk mendukung,” kata Wali kota saat memberikan sambutan.

Warga mengaku bingung. Pasalnya karena sesuai aturan ini harus dianggarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang harus menjamin pelepasan hak lahan warga.

Sejumlah anggota DPRD Kotamobagu sendiri mulai mencium polemik ganti rugi lahan. Sebab ada beberapa warga yang enggan memberikan lahan dan bangunan untuk digusur terkait proyek pelebaran jalan.

Ketua Fraksi Demokrat Ishak Sugeha mengatakan, persoalan ini harus di kaji lagi.

“Kalau memang aturannya jelas, maka kita harus hargai hak-hak masyarakat, kita akan kaji aturan pengadaan tanahnya. Akan tetapi untuk alokasi dana lewat APBD untuk ganti rugi tanah warga untuk proyek kepentingan umum setahu saya tidak ada karena tidak dianggarkan, kecuali ada anggaran pusat kita akan lihat lagi,” kata Sugeha.

Ketua Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Raya Sejahtera (FGKIRS) Herry Angky Colloai, mengatakan ini perlu diseriusi bersama terlebih pemerinta daerah karena regulasi melalui UU nomor 2 tahun 2012 jelas mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum.

“Ini memang fasilitas umum untuk kepentingan umum, akan tetapi hak masyarakat jelas harus dijamin oleh pemerintah sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012 yang mengatur soal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum, dan tentu lahan warga yang terpakai harus diganti rugi, dalam proses pengadaan dan pendanaan di atur lewat aturan ini, jadi pemkot harus kaji lagi,” ujar Hercol sapaan akrabnya.

Bahkan menurutnya tidak mungkin pemerintah pusat tidak mengetahui aturan ini. Sebab UU ini sudah menjadi lembaran Negara, pastinya pihak kementrian sudah memikirkan anggaran untuk pengadaan tanah untuk di daerah.

Politisi Demokrat Novi Regi Manoppo mengatakan perlu ada langkah persuasif dari pemerintah Kotamobagu, sesuai perintah UU atas proses ganti rugi lahan.

“Fasilitas kepentingan umum yang di laksanakan harus melihat hak warga, jadi pemerintah harus memikirkan ganti rugi lahan terlebih ini diatur dalam UU,” pungkas Regi.(Has)

Tags: proyektext
Previous Post

Ini Penjelasan Kasat Reskrim Soal Tewasnya Warga Bilalang

Next Post

Pedoman Media Siber

Next Post

Pedoman Media Siber

Comments 1

  1. Ryuzaki says:
    10 tahun ago

    Ini memang fasilitas umum untuk kepentingan umum, akan tetapi hak masyarakat jelas harus dijamin oleh pemerintah sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012 yang mengatur soal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum, dan tentu lahan warga yang terpakai harus diganti rugi, dalam proses pengadaan dan pendanaan di atur lewat aturan ini, jadi pemkot harus kaji lagi

    Balas

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

BERITA TERKINI

Kejari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar Dipromosikan Jadi Aswas Kejati Papua
Kotamobagu

Kejari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar Dipromosikan Jadi Aswas Kejati Papua

by Redaksi
5 Juli 2025
0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar SH MH, resmi berpindah tugas. Elwin akan mengemban tanggung jawab...

Read moreDetails
Pemkot Kotamobagu Gelontorkan 4.1 M Bangun Command Center dan Kantin Polres

Pemkot Kotamobagu Gelontorkan 4.1 M Bangun Command Center dan Kantin Polres

4 Juli 2025
Kabupaten Bolmong dan Minahasa KAD Jaga Stok Beras

Kabupaten Bolmong dan Minahasa KAD Jaga Stok Beras

4 Juli 2025
Kasus Dugaan Korupsi di KPU Bolmong Samar, Kasat Reskrim : Sedang Kita Seriusi

Kasus Dugaan Korupsi di KPU Bolmong Samar, Kasat Reskrim : Sedang Kita Seriusi

3 Juli 2025
Koperasi Merah Putih: Tinggal Dua Desa di Bolmong Tunggu Badan Hukum

Koperasi Merah Putih: Tinggal Dua Desa di Bolmong Tunggu Badan Hukum

3 Juli 2025
totabuan.co

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.

TENTANG TOTABUAN.CO

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.