TOTABUAN.CO — Program Kredit Usaha Produktif (KUP) yang secara resmi telah diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus 10 Maret lalu mendapat apreasiasi dari berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo.
Program yang akan dijadikan pilot projectsecara nasional itu akan diulas dalam seminar nasional oleh Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) bekerja sama dengan Bank Jateng pada 4 April mendatang.
Bupati Kudus Musthofa yang akan tampil menjadi salah satu narasumber dalam seminar itu, mengatakan, KUP berbeda dari program kredit lainnya karena memberi banyak kemudahan bagi para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). “Selain tanpa agunan, bunganya juga lebih rendah ketimbang Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu hanya 0,9 persen,” kata dia Kamis (26/3).
Musthofa mengatakan, KUP didesain untuk pelaku UMKM yang sudah visible, namun belumbankable. ‘”Banyak pelaku UMKM yang sudah berjalan, namun kesulitan menyentuh akses permodalan perbankan,” ujarnya.
Dijelaskan, KUP akan menjadi jembatan bagi pelaku UMKM dengan perbankan. Pinjaman KUP akan disalurkan Bank Jateng dan dijamin dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). “Ditargetkan ada 1.000 pelaku UMKM yang bisa mengakses KUP hingga akhir tahun ini,’’ kata Musthofa.
Adapun pinjaman KUP dibagi empat kategori, yaitu kelompok pinjaman maksimal Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 20 juta.
Musthofa mengatakan, Pemkab Kudus akan melibatkan aparatur di tingkat kecamatan dan desa untuk pengawasan pelaku UMKM. Adapun Kudus telah memiliki sebanyak 35 petugas pendamping kewirausahaan yang dilibatkan dalam program ini. “Hitungan kami, tingkat rasio kredit bermasalah (NPL) tak lebih dari 2 persen,’’katanya.
Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno yang juga akan menjadi pembicara seminar itu menambahkan, pihaknya tertarik menjadi penyalur KUP karena banyak pelaku UMKM yang layak, namun belum bankable. Bank Jateng juga melihat sistem pendampingan dan monitoring yang melibatkan aparatur pemerintahan hingga tingkat desa, sehingga diharapkan menciptakan sistem yang aman.
Debitur akan malu jika memiliki tunggakan karena keterlibatan aparatur di tingkat desa. Jika sistem ini berhasil, akan menciptakan masyarakat yang trust people.”Bank Jateng menyediakan anggaran permodalan sebesar Rp 25 miliar untuk KUP,’’ katanya.
Selain Musthofa dan Supriyatno, seminar nasional yang akan digelar Kamis (2/4) mendatang mulai pukul 09.00 di aula lantai VII Bank Jateng Jl Pemuda ini juga menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Gayatri Indah Cahyani dan pelaku UMKM serta pakar ekonomi Unika Soegijapranata Prof Andreas Lako.
sumber : beritasatu.com
