TOTABUAN.CO BOLMONG–Rencana pembelian mobil dinas baru untuk kendaraan operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan banderol Rp 550 juta lewat dana (APBDP) tahun 2014, terus menuai kritik dari berbagai kalangan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bolaang Mongondow Raya berharap rencana pembelian mobnas baru tersebut dikaji kembali. Apalagi saat ini di Kabupaten Bolmong, 60 persen anggaran APBD masih digunakan untuk belanja pegawai.
“Sebagai wakil rakyat, ketua DPRD seharusnya berani menolaknya, tingkat kemiskinan di bolmong sangat tinggi. Apa tega melihat masyarakat belum sejahtera sementara kita enak-enakan naik mobil mewah,” kata Eko, Kamis (06/11/2014) kemarin.
Menurut Eko, pengadaan mobil dinas juga berkaitan dengan masalah kepantasan di tengah masyarakat yang saat ini masih banyak mengalami kesulitan ekonomi.
“Kami berharap ketua dprd bisa lebih bijak untuk hal ini. Kendaraan yang lama masi layak untuk di pakai. Bisa juga belajar dari sikap pimpinan DPRD di daerah lain yang memilih menolak pengadaan mobnas baru karena lebih mementingkan kepentingan rakyat dan penghematan anggaran,” tambahnya.
Senada dikatakan Andry W W Mamonto, aktifis muda Bolmong. Menurutnya, pejabat daerah harus bermental kesederhanaan dan mengutamakan pelayanan dan kepentingan rakyat.
“Yang perlu digaris bawahi adalah, DPRD merupakan perwakilan rakyat yang melayani rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Jika yang terjadi adalah lebih menginginkan fasilitas mewah sementara kinerja belum membuahkan hasil bagi kepentingan masyarakat, ini bisa dikatakan gambaran mental rusak yang mempersepsikan DPRD sebagai wadah ajang aktualisasi keinginan pribadi. Beberapa daerah juga masih tetap memakai mobil yang lama yang umur mobil lebih tua tapi esensi mobil sebagai alat transportasi masih layak digunakan,” tandas Andry.
Akan halnya aktifis Komunitas Pemuda Intelektual Totabuan, Abdul Nasir Ganggai. Menurutnya, keinginan untuk menggunakan kendaraan dinas baru dengan biaya pembelian yang besar harus dikesampingkan oleh wakil rakyat di DPRD.
“Alangkah baiknya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, harus realistis pegadaanya. Lembaga DPRD tempat untuk mengabdikan diri,” ujar Nasir diiyakan Aly Majaan Ketua BEM STIW Widya Darma Kotamobagu.
Sebelumnya, Ketua DPRD Welty Komaling mengatakan, dirinya siap menggunakan kendaraan merk lain yang lebih murah. “Memang tahun anggaran APBD Perubahan ada pengadaan, apalagi kendaraan saat ini sudah 5 tahun. Soal penghematan anggaran, bukan berarti tidak ada pengadaan. Saya siap pakai kendaraan jenis avansa,” tegas Welty
Diketahui, saat ini 3 pimpinan DPRD memiliki sejumlah kendaraan dinas. Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, memiliki 2 unit kendaraan dinas, yakni kendaraan merk Innova G dan kendaraan dinas merk Honda CRV. Wakil Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat pun memiliki dua kendaraan dinas, yakni merk Innova G dan Honda CRV. Sementara Kamran Muchtar, memiliki satu unit kendaraan dinas Honda CRV. (Has)
