TOTABUAN.CO BOLTIM–Kedisiplinan para pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten Bolmong Selatan terus mendapat sorotan dari komisi I DPRD. Saat bupati atau wakil bupati menjalankan dinas luar, banyak kepala SKPD juga yang menghilang.
“Ini karena penempatan jabatan yang belum tepat. Saya sarankan, sebaiknya Bupati Sehan Landjar melakukan lelang jabatan untuk penempatan kepala SKPD, “kata Ketua Komisi I DPRD Boltim Sofyan Alhabsy Sebtu (20/9/2014) pekan lalu.
Ia berpendapat, lelang jabatan tersebut kedepannya akan sangat berdampak pada pencapaian program pembangunan daerah lebih maksimal. “Kan sayang, bupatinya sudah maksimal, tapi rapuh di level bawa,” tambah dia.
Namun lanjut Sofyan, semua adalah kebijakan kepala daerah, entah itu masalah loyalitas atau lainnya yang jelas masyarakat menuntut efektifitas pemerintahan dan memaksimalkan pelayanan publik.
Di pihak lain, Bupati Sehan Landjar, mengaku punya pendapat yang sama dengan saran DPRD mengenai agenda roling pejabat nanti. Eyang sapaannya menuturkan, sejauh ini sistem tersebut sudah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
“Kalau ada cara-cara yang bagus di daerah lain, apa salahnya kita adopsi, Inikan demi tercapainya visi dan misi pemerintah,” tegasnya.
Dalam sistem tersebut, tambah bupati, setiap calon kepala SKPD harus melalui seleksi dengan mengikuti berbagai tahapan tes. Tujuannya, agar orang yang ditempatkan sebagai kepala SKPD tersebut adalah orang yang tepat.
“Secara sederhana lelang jabatan tersebut diterapkan dengan membuka kesempatan semua calon pejabat untuk memperebutkan posisi kepala SKPD. Mereka, dipersilakkan mengajukan lamaran jika merasa layak. Kemudian harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan,” tambah Sehan.
Namun begitu, orang nomor satu di Boltim ini belum memastikan apakah sistem tersebut akan diterapkan dalam roling kelak. “Saya masih mengkaji apakah ini cocok digunakan sekarang atau nanti. Pastinya sistem ini akan coba kita terapkan,” tandasnya.(Has)
