TOTABUAN.CO BOLMONG—Kinerja Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yanni Tuuk yang melekat tugas sebagai fungsi pengawasan, mulai dipertanyakan. Dua tahun berturut-turut mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lepas dari tanggung jawab dari Wabup.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (MHI) Cabang Bolaang Mongondow Eko Satrio Paputungan menilai, selama ini Yanni Tuuk cuci tangan dalam setiap persoalan yang mendera daerah itu. Seperti opini disclaimer dua tahun berturut-turut, itu juga menunjukan ketidak mampuan Wakil bupati dalam menjalankan tugas suntuk mengawasi pengelolaan keuangan .
“ Kita harus ingat, bahwa top eksekutif itu bukan hanya bupati. Akan tetapi, ada wakil bupati. Nah, selama dua tahun berturut-turut opini yang didapat itu menunjukan ketidak mampuan Wakil bupati dalam menjalankan tugasnya ,” kata Eko.
Dia juga menambahkan, soal kasus pencairan dana 12 miliar yang marak diberitakan di sejumlah media, harusnya wakil bupati turut memberikan klarifikasi. Sebab kata Eko mengetahui terkait persoalan tersebut. Namun Wabup terkesan pilih diam, bahkan lebih banyak memberikan stagmen di koran terkait pencitraannya.
“ Buktinya selama ini Wakil bupati diam iini bentuk cuci tangan yang dilakukan seorang wakil bupati. Ada apa ? Harusnya top eksekutif justru, mencerari tahu soal persoalan apa terlebih menyangkut dana miliaran. Atau jangan-jangan wakil bupati juga tahu dengan dana itu namun pura-pura diam,” tegasnya.
Hal serupa juga dilontarkan Adri Paputungan warga Lolak. Dia mengaku prihatin dengan kondisi pemerintahan yang terkesan mulai tidak sehat. Harusnya kata Adri, Wakil bupati juga harus proaktif dengan persoalan daerah. Termasuk lebih maksimal dalam tugas yang melekat kepadanya.
“ Kan top eksekutif itu kolektif. Bukan hanya Bupati Salihi Mokodangan saja. Nah sekarang yang dipertanyakan, selama dua tahun mendapat opini disclaimer dari BPK tugas Wakil bupati ada dimana. Opini disclaimer dari BPK mencerminkan tidak bertanggung jawab wakil bupati dan tidak maksimal,” tutur Adri.
Jangan hanya di berita, Bupati saja yang di sorot, akan tetapi media juga harus jeli, kalau perlu wakil bupati juga diminta bertanggung jawab. Dimana tugas dan fungsi sebagai pengawas, ujar Adri.
Namun Wakil Bupati Yanni Tuuku sendiri enggan memberikan tanggapan. “ No coment bro,” tutur Yanni singkat via sending message service (SMS) Senin (27/1). Bahkan kata Wabup, terserah apa penilaian dari warga maupun HMI soal kinerja selama ini.
Editot Hasdy Fattah
