TOTABUAN.CO BOLTIM – Sedikitnya 7.2 Miliar dana disiapkan Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada tahun anggaran 2019 ini.
Dana tersebut diperuntukan untuk perlindungan kesehatan 16.721 warga Boltim yang tersebar.
“Ada 16.721 jiwa yang menjadi tanggungjawab pemkab Boltim terkait perlindungan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Boltim Eko Marsidi.
Berdasarkan data yang ada, pada Maret jumlah masyarakat yang sudah ditanggung pemerintah berjumlah 2.500 jiwa.
Eko mengatakan, pemerintah terus berusaha, semua warga Boltim, bisa tercover masalah kesehatan.
Menurutnya setiap tahun jumlah masyarakat Boltim yang ditanggung BPJS terus bertambah. Hal itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah dibawa kepemimpinan Bupati Sehan Landjar dan Wakil Bupati Rusdi Gumalangit.
“Itu komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Untuk data untuk penerima BPJS lanjut Eko, sudah dilimpahkan ke Dinas Sosial. Kendati demikian, untuk dana perlindungan berada di dinas kesehatan.
Setiap tahunnya anggaran yang disiapkan terus bertambah disesuaikan dengan jumlah penerima.
Data di Dinas Sosial, masih ada sekitar 9.901 warga belum menjadi perserta KIS. “Kami terus melakukan pendataan untuk melengkapi data yang belum valid, dengan melakukan kerja sama Capil Boltim,” ujar Kepala Dinas Sosial Rudi Malah.
Tahun 2018 BPJS mengembalikan berkas KIS yang dibiayai dengan anggaran APBN berjumlah 5.391 dan APBD berjumlah 2150.
Bupati Boltim Sehan Landjar mengatakak perlindungan BPJS adalah hal yang penting untuk setiap masyarakat. Hal ini untuk mengurangi beban rakyat miskin.
“BPJS itu penting. Agar semua masyarakat Boltim bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kesehatan juga merupakan penilaian IPM,” ujar Sehan Lanjar.
Ia menambahkan, bukan hanya orang yang sakit, namun yang menjaga akan dibiayai daerah.(**)
