DPRD Bolmong Sahkan Lima Perda Inisiatif

TOTABUAN.CO BOLMONG -- DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan tingkat terkait Lima Ranperda inisiatif DPRD ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bolaang Mongondow (Bolmong) selang sembilang tahun telah menerima penyertaan modal dari Pemkab Bolmong. Penyertaan modal yang diberikan itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Selain itu menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang ada, penyertaan modal diberikan ke PDAM sudah berlangsung sejak 2013. Itu didasari Peraturan Daerah Kabupaten Bolmong Nomor 5 tahun 2016 tentang penyertaan modal pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) dan Nomor 15 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2016. Penyertaan modal itu bersumber dari dana APBD untuk perluasan jaringan pelanggan PDAM. Berdasarkan data yang dihimpun, penyertaan modal itu diberikan sejak di masa kepemimpinan Bupati Salihi Mokodongan. Pada tahun 2013, PDAM menerima penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000. Pada tahun 2014 dan 2015, PDAM kembali menerima masing-masing Rp1.000.000.000. Namun di masa pemerintahan Pj Bupati Nixon Watung terjadi perubahan Perda. Pada tahun 2016, Pemkab menganggarkan paling besar yakni Rp31.166.816.000. Dan di tahun 2017, PDAM mendapat Rp3.548.597.415. Pada tahun 2019, kembali dianggarkan sebesar Rp2.250.000.00, tahun 2020 sebesar Rp4.500.000.000, kemudian tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp5.423.970.000. Berdasarkan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang diterima PDAM posisi sampai dengan Desember 2021 berjumlah Rp50.000.000.000. Berujung Pemeriksaan Jumlah penyertaan modal yang diberikan, sempat menuai kontroversi di internal PDAM. Mulai dari tidak dibayarkannya gaji karyawan hingga dugaan korupsi di perusahan tersebut hingga berujung diperiksanya Dirut PDAM Bolmong yang dijabat Hasni Wantasen waktu itu. Hasni diperiksa di ruangan unit IV Tipikor Polres Bolmong saat masih satu Polres saat itu. Selain Hasni sejumlah karyawan ikut diperiksa. Kasus dugaan korupsi yang terjadi di PDAM Bolmong terus diseriusi penyidik dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bolmong. Mantan Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latief juga dimintai keterangan. Begitu juga dengan Kabag keuangan PDAM Muhamad Renti tidak lepas dari pemeriksaan penyidik terkait dengan pengelolaan keuangan di perusahan air minum itu. Pemeriksaan itu terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan yang berbuntut aksi mogok kerja ratusan karyawan PDAM yang menuntut gaji mereka. (*)

Selama Sembilan Tahun PDAM Bolmong Terima 50.8 Miliar Penyertaan Modal

by Redaksi

25 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) selang sembilang tahun telah menerima penyertaan modal dari ...

Kabupaten Bolmong Ketambahan Tiga Perda, Dua Perda Inisiatif DPRD

by Redaksi

14 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan itu dilakukan lewat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Welty Komaling dihadiri dua wakil pimpinan DPRD serta para anggota. Rapat paripurna itu juga dihadiri Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang, para Asisten, pimpinan OPD serta Camat. Menurut Ketua DPRD Bolmong, Ranperda Bumdes yang disahkan menjadi Perda, merupakan produk atau inisiatif DPRD. “Ranperda Bumdes yang disahkan menjadi Perda ini, merupakan Ranperda Inisiatif DPRD,” ujar Welty Senin 5 September 2022. Ranperda Bumdes yang digagas DPRD Bolmong ini, dinilai sangat penting untuk memaksimalkan dalam pengelolaan badan usaha di desa. Selain itu dikatakannya, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pendapatan masyarakat dan desa, agar pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa. Welty menambahkan, hadirnya Perda Bumdes, untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam pendirian, pengelolaan dan pembubaran Bumdes di Kabupaten Bolmong. “Tujuan pendirian Bumdes untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi di desa,” tambahnya. Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD yang berhasil melahirkan produk hukum tentang Bumdes. Ia menambahkan, DPRD yang memiliki tugas sebagai legislasi telah menunjukan komitmen, dalam mengarahkan, memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan Bumdes di desa. Bumdes adalah badan usaha yang bercirikan desa yang akan membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa,” kata Limi. Selain itu, setelah disahkan, Bumdes sudah bisa melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa. Yang bertujuan untuk keuntungan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa untuk melakukan pengembangkan usaha sebesar-besarnya sebagai sumber ekonomi masyarakat. Diketahui, selain telah menetapkan satu Perda inisiatif, DPRD juga telah membahas tigas Ranperda inisiatif lainnya. Yakni Ranperda tentang Haji, Ranperda tentang Kepemudaan dan Ranperda kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Rapat Paripurna DPRD itu dilakukan penyampaian perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022. (*)

DPRD Bolmong Paripurnakan Satu Perda Inisiatif

by Redaksi

5 September 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Usaha ...

DPRD Bolmong Paripurnakan Ranperda LPJ APBD 2021

by Redaksi

19 Juli 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memparipurnakan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD Bolmong tahun anggaran 2021. Rapat ...

DPRD Bolmong dan Pemerintah Bahas Sejumlah Ranperda

by Redaksi

22 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar membahas ...

DPRD Kotamobagu Siap Bahas 23 Ranperda Bersama Eksekutif

by Redaksi

25 Januari 2021

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kotamoabagu menargetkan percepatan pembahasan 23 rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada ...

Pengisian Perangkat Desa Harus Merujuk ke Perda

by Redaksi

31 Agustus 2020

0

TOTABUAN.CO BOLMONG-- Proses pengisian perangkat yang ada di desa harus merujuk ke Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2019 tentang ...

DPRD Boltim Paripurnakan APBD Tahun 2020 dan Tiga Perda

by Redaksi

14 September 2019

0

Advertorial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD ...

Fungsi Legislasi DPRD Boltim Belum Maksimal

by Redaksi

13 September 2019

0

TOTABUAN.CO BOLTIM – Masa kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) periode 2014-2019 akan berakhir ...

Tag: Perda