• Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Minggu, Juni 15, 2025
  • Login
totabuan.co
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport
No Result
View All Result
totabuan.co
No Result
View All Result
Home Bolsel

Beban Kas Daerah Biayai PIlkada Bolsel Capai 25.9 Miliar

Redaksi by Redaksi
4 Februari 2020
in Bolsel
0
Beban Kas Daerah Biayai PIlkada Bolsel Capai 25.9 Miliar

Sekda Bolsel Marzansius Arvan Ohy

0
SHARES
96
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak di tujuh  daerah di Sulawesi Utara boleh dikata menguras kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 ini. Pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban, otomatis harus bertanggungjawab untuk menganggarkan dana kebutuhan untuk lembaga penyelenggara serta institusu TNI- Polri guna memback pengamanan pesta lima tahunan ini.

Besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi, membuat Pemkab harus putar otak, untuk membijaki dengan tidak meninggalkan kewajiban sejumlah program yang ada. Seperti program  kesehatan, pendidikan, alokasi dana desa, iuran BPJS, operasional dan gaji pegawai serta program lainnya.

Sekretaris Daerah Bolsel Marzansius Arvan Ohy mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan dana demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi. Kendati harus membiayai sejumlah program wajib. Seperti iuran BPJS bagi masyarakat miskin, dan menganggarkan dana desa lewat APBD serta program kesehatan dan pendidikan.

Dia mengatakan, untuk beban Pilkada Bolsel tahun 2020, pemerintah daerah mengalokasika dana lewat APBD berjumlah 25.9 Miliar. Itu terdiri KPU 15.5 Miliar, Polres 3 Miliar, Bawaslu 6.9 Miliar dan Kodim 5 juta.

“Total untuk membiayai Pilkada berjumlah 25.9 Miliar,” beber Arvan Selasa 4 Februari 2020.

Mahalnya untuk membiayai sebuah pesta demokrasi, tidak membuat pemerintah lupa akan kewajiban. Salah satunya juga adalah mengalokasikan dana wajib untuk iuran BPJS berjumlah 18 miliar, alokasi dana desa, program kesehatan dan pendidikan 10 persen dari APBD tetap mutlak harus disiapkan.

“Ahamduillah dengan berbagai upaya dari pemerintah daerah, mampu menekan usulan dana dari KPU, Bawaslu serta usulan pengamanan TNI-Polri dan itu sudah disepakati bersama. APBD kita akan normal nanti pada tahun anggaran 2021 selesai Pilkada,” kata dia.

Seperti dikutip Kompas.com, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Pilkada 2020 yang diikuti 270 daerah, secara tak langsung memunculkan 270 kendali dalam realisasi anggarannya. Sebab, Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran Pilkada bersumber dari APBD.

Titi menilai dengan tidak ada kebijakan satu pintu dalam penganggaran, sehingga APBD menjadi sasaran untuk membiayai PIlkada.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden yang anggarannya bersumber dari APBN dan  dikendalikan satu pintu, KPU RI.

Pencairan dana hibah tersebut, menurut Titi, juga bergantung pada kondisi politik lokal daerah setempat karena ada tiga pihak yang terlibat, yakni Pemda, DPRD, dan penyelenggara KPU atau Bawaslu di daerah.

Menurut dia, apabila pemerintah sejak awal menyadari tahun 2020 akan dilaksanakan pilkada, maka pihak-pihak yang memiliki otoritas seharusnya mengambil langkah untuk memastikan kesiapan dana di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada. (*)

Tags: anggaran PIlkada BolselAPBD Bolselbawaslu BolselIskandar KamaruKPU Bolselpilkada bolsel
Previous Post

Inilah Hasil Penilaian Ombudsman Sulut Terhadap Pelayaanan Publik di Pemkab Bolmong

Next Post

Ujian CPNS di Bolsel Rencananya Lima Sesi Perhari

Next Post
Ujian CPNS di Bolsel Rencananya Lima Sesi Perhari

Ujian CPNS di Bolsel Rencananya Lima Sesi Perhari

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

BERITA TERKINI

Kuasa Hukum KUD Perintis Sebut, Aktivitas Penambangan di Jalur Tujuh Ilegal
Bolmong

Kuasa Hukum KUD Perintis Sebut, Aktivitas Penambangan di Jalur Tujuh Ilegal

by Redaksi
15 Juni 2025
0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kuasa hukum KUD Perintis Muhamad Yudi Lantong mengatakan, aktivitas pertambangan yang yang dilakukan sekelompok orang di konsesi...

Read moreDetails
Ali: Penambangan  di Jalur Tujuh  Legal, Jasman: Kontraknya Sudah Berakhir

Ali: Penambangan di Jalur Tujuh Legal, Jasman: Kontraknya Sudah Berakhir

14 Juni 2025
KUD Perintis Siap Lapor ke Polda Sulut

KUD Perintis Siap Lapor ke Polda Sulut

14 Juni 2025
KUD Perintis Bantah Isu Pengusiran Penambang Lokal

KUD Perintis Bantah Isu Pengusiran Penambang Lokal

14 Juni 2025
Lahan KUD Perintis Dicaplok Penambang Ilegal, APH Diminta Bertindak

Lahan KUD Perintis Dicaplok Penambang Ilegal, APH Diminta Bertindak

14 Juni 2025
totabuan.co

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.

TENTANG TOTABUAN.CO

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.