TOTABUAN.CO BOLMONG–Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) di bawah kepemimpinan Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta mulai merealisasikan janji politik mereka. Salah satunya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur jalan daerah.
Meski berada dalam situasi efisiensi anggaran, pasangan Yusra–Dony tetap mampu menyiapkan dana besar untuk pembangunan jalan. Tahun anggaran 2025, lebih dari Rp18 miliar digelontorkan untuk memperbaiki dan membangun jalan di enam titik strategis. Dana tersebut diperoleh dari pemangkasan sejumlah program yang dianggap belum terlalu mendesak, sehingga fokus pembangunan diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bolmong, Rusly Suratinoyo, ST, menjelaskan, keenam ruas jalan yang dikerjakan tahun ini meliputi
Ruas Dumoga – Mopuya, anggaran Rp4 miliar lebih,
Ruas Passi Bulud – Wangga, Rp3 miliar lebih, Ruas Dumara – Ikuna, Rp2,5 miliar, Ruas Mongkoinit – Perkebunan, Rp4,8 miliar, Ruas Kopandakan II – Tungoi, Rp1,5 miliar dan Ruas Toraut Utara – Tumokang Baru, Rp1,5 miliar.
“Dari enam ruas jalan, dua di antaranya merupakan akses ke perkebunan. Pembangunan jalan harus benar-benar bermanfaat, terutama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rusly.
Ia menambahkan, pekerjaan fisik telah dimulai sejak Agustus dan ditargetkan segera menunjukkan progres nyata di lapangan.
Selain proyek jalan yang dibiayai APBD, Bolmong juga mendapatkan tambahan program pembangunan melalui Instruksi Presiden (Inpres) APBN Perubahan 2025. Program ini mencakup pembangunan ruas jalan Desa Solog–Totabuan di Kecamatan Lolak serta ruas jalan Pinonobatuan di Kecamatan Dumoga Timur.
Sementara itu, untuk infrastruktur jembatan gantung, prioritas diberikan kepada Desa Tapa Aog di Kecamatan Lolayan. Proyek ini masuk rekomendasi Anggota DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow kepada Kementerian PUPR.
Meski berbagai pembangunan mulai berjalan, Rusly mengungkapkan masih ada pekerjaan besar yang menanti. Dari total 600 kilometer ruas jalan di Bolmong, sekitar 300 kilometer di antaranya belum berlapis hotmix. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat. (*)
