TOTABUAN.CO BOLMONG— Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, SE, M.Si, menghadiri puncak Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang berlangsung sejak 26 hingga 28 Agustus ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun regulasi hukum yang adil dan berkelanjutan.
Rakornas yang diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, serta perwakilan legislatif dari seluruh provinsi ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Ketiganya hadir untuk memberikan arahan strategis dalam upaya penguatan produk hukum daerah yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam keterangannya, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa produk hukum daerah merupakan pilar utama dalam mendukung efektivitas pembangunan di tingkat lokal.
“Produk hukum daerah adalah fondasi dari setiap kebijakan dan program pemerintah. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pusat dan daerah, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Yusra menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini, yang menurutnya tidak hanya bersifat formal, namun juga menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat jejaring, serta berbagi pengalaman antar kepala daerah.
“Alhamdulillah, kami bisa hadir langsung bersama seluruh delegasi dari berbagai daerah. Banyak hal positif yang bisa kita bawa pulang untuk memperkuat regulasi di Kabupaten Bolmong, termasuk pembelajaran dari praktik terbaik daerah lain,” tambahnya.
Puncak Rakornas berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi ajang silaturahmi strategis antar pimpinan daerah dan pejabat pusat. Para kepala daerah pun diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada para menteri terkait, khususnya terkait tantangan dan kebutuhan nyata di lapangan dalam penyusunan regulasi yang adaptif dan partisipatif.
Dengan keikutsertaan aktif Bupati Bolmong dalam forum nasional ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow semakin optimal dalam merancang dan mengimplementasikan produk hukum daerah yang kuat, berkeadilan, serta berpihak pada masyarakat.
“Melalui produk hukum yang kuat dan berpijak pada kearifan lokal, kita berharap pembangunan di Bolmong dapat berjalan lebih terarah, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan keadilan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*)
