Menu

Jainuddin: Ada Kesan Tatong Bara Tak Butuh Dukungan PAN Dalam Pemerintahannya

  Dibaca : 44 kali
Jainuddin: Ada Kesan Tatong Bara Tak Butuh Dukungan PAN Dalam Pemerintahannya
Ketua DPD PAN Kotamobagu Jainuddin Damopolii

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kotamobagu Jainuddin Damopolii mengatakan, meski tidak ditandatangani oleh Walikota Kotamobagu Tatong Bara terkait proses PAW tiga kader PAN, namun SK Gubernur pelantikan dan pengangkatan tetap diterbitkan oleh Gubenur Sulut Olly Dondokambey.

“Alhamdulilah. Kan ada masa waktu tujuh hari. Jika lewat waktu tujuh hari, Gubernur berhak untuk memproses,” ujar Jainuddin.

Mantan Wakil Walikota Kotamobagu ini mengungkapkan, bahwa proses usulan tiga kader PAN dalam menghadapi proses PAW, ternyata cuma bolak balik ke Kesbangppol saja. Padahal usulan tersebut tidak ada masalah lagi.

“Kalau beliau ingin kerjasama, ya. Harusnya dia rekom. Tetapi ini satu indikasi bahwa walikota tidak butuh dukungan PAN dalam pemerintahannya,” kata Jainuddin.

“Tidak tahu apa maunnya,” tambah Calon Walikota Kotamobagu yang maju di Pilwako berpasangan dengan Suharjo Makalalag ini.

Sebagai partai pemenang pemilu di DPRD Kotamobagu, PAN memiliki enam kursi. Hal ini baginya sebagai modal untuk mengawal dan mengawasi jalankannya pemerintah Walikota Kotamobagu Tatong Bara-Nayodo Koerniawan.

Dia menegaskan, bahwa PAN akan menjadi partai oposisi. Sebab oposisi merupakan bagian untuk menjalankan fungsi sebagai kontrol dalam pengambilan kebijakan politik pemerintah. Apakah kebijakan tersebut untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya untuk penguasa semata dan kroninya.

Jainuddin mencontohkan, peran strategis sebagai partai politik oposisi pemerintah, diyakini akan mendapat dukungan manis dari rakyat.

Kehadiran partai oposisi pemerintah sangat memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat dan meluruskan kebijakan keliru untuk diperbaiki.

Menurutnya oposisi baik dalam bentuk personal maupun bentuk partai politik sebagai kelompok penyeimbang kekuatan.

“Partai politik merupakan perwujudan aggregasi aspirasi masyarakat berhadapan dengan pemerintah,” tegasnya.

Oposisi jangan dianggap sebagai musuh dan diberi nilai negatif oleh pemerintah. Hanya pemerintahan diktator yang melarang munculnya partai oposisi yang perannya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu oposisi berperan sebagai sparing partner pemerintah, untuk menentukan kebijakan-kebijakan sosial-politik agar tetap pada rel pemihakan terhadap rakyat.

“Ini penting agar pemerintah tidak berlaku diskriminatif,” tandasnya.

Penulis: Hasdy

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional