Menu

Inilah Tujuh Sektor Strategis Pemkab Boltim 2019

  Dibaca : 147 kali
Inilah Tujuh Sektor Strategis Pemkab Boltim 2019
Bupati Boltim Sehan Landjar saat menyerahkan Draf KUA PPAS kepada Ketua DPRD Marsaoleh Mamonto

TOTABUAN.CO BOLTIM – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun anggaran 2019 secara resmi diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyerahan draf KUA PPAS itu dilakukan melalui rapat paripurna DPRD.

Bupati Boltim Sehan Landjar mengatakan, untuk melanjutkan pembangunan daerah, terdapat tujuh sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2019.

Di mana tujuh sektor strategis itu yakni pembangunan kawasan pariwisata dan pelestarian nilai budaya, pengembangan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar dan penataan iklim investasi, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi pelayanan publik.

Baca Juga: Bupati Boltim Serahkan Draft KUA-PPAS 2019 ke DPRD

Selain itu revitalisasi perikanan, peternakan, perkebunan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Yang terakhir pelestarian hutan, lingkungan dan penanggulangan bencana.

“Tujuh sektor strategis itu nantinya akan menjadi focus pemerintah daerah ke depan,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, dari tujuh sektor strategis diyakini akan mampu mendongkar pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di daerah.

“Diantara adalah sector pariwisata dan pengembangan ekonomi local dan penataan iklim investasi,” tuturnya.

Bupati Boltim dua periode itu mengungkapkan, sektor pariwisata sangat berpotensi untuk mendatangkan investasi sekaligus dapat menggerakan perekonomian di Boltim.

Kendati demikian tujuh sektor tersebut tidak harus mengabaikan sector lainnya.

Penyampaian KUA-PPAS ini dilakukan lewat rapat paripurna DPRD, yang menghadirkan unsur pimpinan DPRD beserta anggota dan jajaran SKPD.

Sedangkan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku khususnya permendagri nomor 22 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan APBD. Didalamnya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menetapkan pendapatan di dalam APBD yang belum memiliki dasar hukum.

“Dengan begitu, proyeksi pendapatan daerah tetap mengacu pada tahun anggaran 2018, dan analisis terhadap realisasi pendapatan, lebih khusus pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan,” tambah Bupati.

 

Penulis: Hasdy

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional