Menu

Pemkab Bolmong Terima Pemaparan Arah dan Kebijakan dari Bappeda Sulut

  Dibaca : 273 kali
Pemkab Bolmong Terima Pemaparan Arah dan Kebijakan dari Bappeda Sulut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 Pemkab Bolmong Terima Pemaparan Arah dan Kebijakan dari Bappeda Sulut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

TOTABUAN.CO BOLMONG— Kabid monitoring dan evaluasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Aldrin Anis mengatakan, penyusunan kebijakan daerah harus disesuaikan dengan tahapan Rencana Kerja Pemerintah  (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang mulia dari tingkatan desa, kecamatan hingga kabupaten.

Dimana kata Aldrin, kesemuanya disesuaikan dengan rancangan awal RKP Tahun 2018  meliputi 10  prioritas Nasional,  30 Program Prioritas, 150  kegiatan Prioritas.

“Diantara prioritas program 2018 yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur,” kata Aldrin saat memberikan pemaparan di depan forum perangkat daerah pemkab Bolmong di ruang pertemuan kantor Sekretariat daerah Kamis 16 Maret 2017.

Konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, politik hukum pertahanan dan keamanan juga menjadi prioritas tingkat provinsi.

Sedangkan untuk skala prioritas tingkat nasional Sulut tahun 2018 mencakup Kapasitas LPTK, kompetensi guru, klasifikasi akademik guru, sertifikasi guru, penguatan pengembangan model kerjasamam satuan pendidikan dengan industri swasta. Selain itu penanganan praktek kerjasama dengan industri swasta, prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi menjadi salah satu sasara rencana di tingkat nasional.

“Kesemuanya  disesuaikan dengan  rancangan awal  RKP Tahun 2018. Rancangan itu meliputi 10  prioritas Nasional, 30 program prioritas dan 150  kegiatan Prioritas,” paparnya.

Aldrin menambahkan, sasaran program infrastruktur yang ada di Bolaang Mongondow dari program nasional yakni mega proyek Bendungan Lolak. Sehingga dibutuhkan sinergitas teknis antar instansi seperti dinas pertanian, perkebunan untuk pencapaian target sasaran nasional di bidang pertanian.

“Program kegiatan harus sinkron dengan RPJMN, RPJMD Provinsi kabupaten kota sehingga mempermudah akses distribusi anggaran karena sesuai dengan RKP yang terkonektivitas secara Nasional,” ujarnya.(**)

 

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional