4:32 am - Tuesday, 28 March 2017

Wali Kota Siap Pecat Bagi ASN Jika Kedapatan Pungli

Redaksi 0 respond
 Wali Kota Siap Pecat Bagi ASN Jika Kedapatan Pungli

Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Memberi pelayanan prima tanpa meminta imbalan uang ataupun pemberian barang, diwajibkan untuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika kedapatan melakukan hal demikian, sanksi tegas berupa pemecatan siap dijatuhkan. Hal ini ditegaskan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara.

Menurutnya, dalam memberi pelayanan harus mengacu ke Standard Operating Procedur (SOP) yang ditetapkan, termasuk soal waktu dan pengambilan retibusi harus sesuai ketentuan.

“Jangan melangkahi SOP. Harus memberi pelayanan prima tanpa mengharapkan imbalan,” tegasnya.

Aparatur pemerintahan yang berurusan dengan perijinan maupun pelayanan publik lainnya, harus transparan soal waktu pengurusan serta besaran retribusi yang diatur sesuai Perda.

“Hati-hari dengan pungli. Jangan sampai ada yang kedapatan melakukannya. Sanksinya dipecat,” ujar Tatong.

Wakil Wali Kota Jainudin Damopolii, juga menyetujui pemecatan bagi aparatur pemerintahan yang kedapatan melakukan pungli. Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus ikhlas melayani tanpa mengharap imbalan.

“Kalau ada yang kedapatan, dipecat. Jelas-jelas aturan melarang melakukan pungutan liar,” ujarnya.

Diakuinya, banyak objek di area pemerintahan yang rawan dengan pungli, seperti pos perparkiran, lapak, pengurusan perijinan sampai pada urusan surat-menyurat ditingkatan desa dan kelurahan.

“Ini harus diawasi bersama. Pimpinan SKPD yang terkait dengan urusan-urusan itu harus mengawasinya, jangan sampai ada oknum yang melakukan hal demikian,” tuturnya. (mg2)

 

News Feed
Don't miss the stories followtotabuan.co and let's be smart!
Filed in
Sanksi Tegas Bagi Pelaku Pungli // jdl ProBMR, Kotamobagu- Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan perhatian khusus bagi pencegahan praktek pungutan liar (pungli) di jajaran pemerintah kota kotamobagu. Khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani soal perijinan dan pelayanan masyarakat. Menurut Wali Kota Kota Kotamobagu, salah satu komitmen pemerintah Kota Kotamobagu untuk mencegah praktek pungli, pihaknya telah menetapkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) di setiap SKPD yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. “Hal ini telah lama kami (pemerintah) canangkan jauh sebelumnya. Dalam SOP semua jelas, jangka waktu pengurusan ijin, restribusinya berapa, semuanya harus transparan,” kata Wali Kota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, Senin (17/10). Wali Kota meminta agar seluruh SKPD dan ASN di Kota Kotamobagu untuk menjauhi praktek- praktek yang melanggar peraturan yang berlaku, termasuk pungli. “Jangan ada pungutan di luar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu tidak dibolehkan,” kata Wali Kota. Dirinya menegaskan bagi ASN yang terbukti melakukan praktek pungutan liar akan diberi sanksi tegas. Tidak hanya sanksi administrasi, pelaku akan berhadapan dengan sanksi pidana. “Tergantung indikasinya, sanksinya bisa sampai dengan pemecatan. Bahkan proses hukum oleh pihak berwajib,” kata Wali Kota.

Kasus Ayam Mati Mendadak di Kotamobagu Terus Bertambah

Wali Kota Perintahkan Dinkes Antisipasi Penularan Virus Flu Burung

Wali Kota Perintahkan Dinkes Antisipasi Penularan Virus Flu Burung

Related posts
Your comment?
Leave a Reply