Menu

Pemkab dan DPRD Bahas OPD Baru

  Dibaca : 119 kali
Pemkab dan DPRD Bahas OPD Baru
Rapat Pembahasan OPD antara DPRD dengan Pemerintah
Rapat Pembahasan OPD antara DPRD dengan Pemerintah

Rapat Pembahasan OPD antara DPRD dengan Pemerintah

TOTABUAN.CO BOLMONG– Pasca disetujui  usulan tentang usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda)  tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bersama Pemerintah daerah kembali melakukan pembahasan dan kajian teknis tentang usulan OPD yang akan diterapkan pada pemerintah  daerah. Rapat lanjutan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPRD  Bolmong Marten Tangkere dan turut di hadiri oleh pimpinan DPRD, dan para angota DPRD lainnya.

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun tentang organisasi perangkat daerah Tahun 2016 pengganti peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan sesuai ketentuan aturan tersebut.

Dimana sesuai ketentuan aturan ini pemerintah daerah diberikann tenggang waktu untuk melakukan pembahasan serta penetapan Ranperda menjadi peraturan daerah (Perda) paling lambat akhir Agustus ini.

“Ini yang akan kita genjit supaya akhir Agustus pembahasan sudah selesai,” kata Welty.

Wakil Ketua DPRD Kamran Muchtar menambahkan, dengan diterapkannya OPD yang baru ini secara otomatis terjadi perampingan dan pengabungan beberapa dinas, badan, dan kantor. Disamping itu pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat kebutuhan daerah yakni muatan local. Dimana lanjut Kamran, hal ini penting dilakukan agar terjadi perimbangan antara kebutuhan daerah dan perangkat daerah agar OPD yang baru dapat menjawab tingkat kebutuhan dan tepat sasaran.

Sementara itu Sekretaris Daerah Ashari Sugeha disela-sela rapat pembahasan menyampaikan pemerintah daerah telah mengusulkan perubahan OPD berdasarkan nomenklatur  peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Dimana sesuai dengan ketentuan tersebut secara keseluruhan pemerintah provinsi, kabupaten, kota wajib mengurangi belanja pegawai sekitar 20 persen dalam total belanja pegawai. Ashari mengatakan saat ini dengan adanya pengurangan OPD berdasarkan peraturan pemerintah tersebut pemerintah daerah sudah menghemat anggaran sementara sekitar 17 persen dari anggaran belanja pegawai secara keseluruhan.

Pemerintah daerah lanjut Ashari telah menugaskan instansi teknis yang dipimpin Asisten Administrasi Umum, Kepala BKD dan Bagian Organisasi untuk melakukan konsultasi ke BKN RI, MENPAN dan RB dan Komisi ASN, untuk mendapatkan masukan dan persetujuan atas nomenklatur usulan OPD yang akan diterapkan Pemkab Bolmong. (Mg3)

 

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional