3:05 am - Thursday, 30 March 2017

Pembahasan Ranperda OPD di Bolmong Alot  

Redaksi 0 respond
Kantor DPRD Bolaang Mongondow

Kantor DPRD Bolaang Mongondow

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus dilakukan bersama  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.

Namun, pembahasan OPD baru muncul perdebatan saat Ranperda OPD yang diusulkan Pemkab tidak disertai naskah akademik sesuai jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD).

Padahal, Undang-Undang Nomor:12 Tahun 2011 (UU No:12/2011) Tentang Tatacara Penyusunan Perundang-Undangan, mewajibkan Ranperda harus memiliki naskah akademik.

Wakil Ketua DPRD Bolmong, Kamran Muchtar, mengatakan hasil konsultasi yang dilakukan, diperoleh jawaban bahwa untuk Ranperda OPD baru bisa hanya dibuat penjelasan atau keterangan dari pemerintah.

“Jadi, cukup dengan keterangan dari pemerintah dengan argumentasi Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2014 (UU No:23/2014) Tentang Pemerintahan Daerah, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor:18 Tahun 2016 (PP No:18/2016) Tentang Perangkat Daerah sebagai tutunan dari UU tadi sudah memuat pembobotan variabel umum dan teknis,” kata Kamran.

Menurutnya, Ranperda OPD bisa hanya keterangan dari pemerintah dan bukan naskah akademik karena ini sifatnya diskresi pemerintah. “Artinya, kebijakan pemerintah ini tidak bisa dikriminalisasi,” ujarnya.

Soal batas waktu penetapan Ranperda menjadi Perda, menurutnya tidak ada penegasan khusus. “Intinya, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 paralel dengan OPD baru,” katanya.

Anggota DPRD Bolmong lainnya Mohammad Syahrudin Mokoagow, mengatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:80 Tahun 2015 (Permendagri No:80/2015) Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ada poin yang menyebut bahwa setiap Ranperda harus ada penjelasan atau keterangan pemerintah atau naskah akademik dalam bentuk dokumen.

“Artinya, bisa penjelasan atau keterangan pemerintah atau naskah akademik asalkan itu dalam bentuk dokumen. Bukan hanya penjelasan secara lisan atau tidak tertulis,” ujarnya.

Ia pun optimis jika APBD 2017 akan sesuai dengan OPD yang baru. “Tidak ada penegasan khusus soal batas waktu penetapan Perda OPD baru, namun yang pasti penetapan APBD 2017 sesuai dengan OPD yang baru,” katanya

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Pemkab Bolmong, Erni Mokoginta menjelaskan, sampai saat ini sudah 32 instansi berdasarkan hasil konsultasi ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). “Sebenarnya ada 31 instansi. Namun setelah hasil konsultasi Balitbang (Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah) tidak digabung dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Sedangkan ada instansi yang naik dari tipe C ke tipe B,” katanya. (Mg3)

 

Don't miss the stories followtotabuan.co and let's be smart!
Filed in

Dispertanak Bolmong Siap Periksa Hewan Qurban

BNNK Bolmong Sosialisasi Bahaya Narkoba Hingga ke Polosok

Related posts
Your comment?
Leave a Reply