7:41 pm - Saturday, 25 March 2017

Tantowi harap putusan MA tolak kasasi kubu Agung tak rusak Munas

Redaksi 0 respond

TOTABUAN.CO-Wasekjen Partai Golkar Munas Riau Tantowi Yahya berpendapat, keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan kasasi kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono adalah kelegaan luar biasa bagi para peserta Munas Bali seperti dirinya. Namun, Tantowi berharap putusan MA tak merusak proses Munas bersama yang sedang berlangsung.

“Namun karena sudah ada keputusan yang rekonsiliatif melalui SK Kemenkum HAM (memperpanjang SK Munas Riau), maka itu jalan tengah paling bagus. Prosesnya cepat. Ini fakta politik yang tidak bisa dikesampingkan,” kata Tantowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Tantowi menegaskan, putusan MA itu membahagiakannya karena hukum akhirnya mengakui sahnya Munas Bali. Dengan demikian, tak ada lagi ganjalan di hati bila penyelenggaraan Munas Bali tak melanggar peraturan.

Lebih lanjut, kata dia, keputusan akhir berada pada Aburizal Bakrie (Ical) sebagai yang paling berkompeten dalam posisinya yang diangkat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Baik itu ketua umum Partai Golkar versi Munas Riau atau pun Munas Bali.

“Ketum itu sangat mengayomi dan mengerti keinginan kader. Tentu akan banyak mendengar,” ucap Tantowi.

DPP Golkar berencana melaksanakan rapat pleno besok untuk mengambil kata akhir soal pembentukan panitia pelaksana Munas yang rencananya dilaksanakan pada pertengahan April. Bisa saja Aburizal meminta agar Munas dihentikan dan kepengurusan Munas Bali diajukan ke Kemenkum HAM untuk disahkan. “Politik itu dinamis. Semua bisa didiskusikan dan dirundingkan. Kita lihat besok,” tandasnya.

Sumber:merdeka.com

Tidak ada berita terkait:
News Feed
Don't miss the stories followtotabuan.co and let's be smart!
Filed in

Kasus suap Kemenpupera, tenaga ahli komisi V DPR dipanggil KPK

TOTABUAN.CO-Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid mengatakan, pihaknya menunggu sikap pemerintah pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Agung Laksono. Nurdin berpandangan, ada dua opsi yang bisa disikapi oleh pemerintah. “Bisa juga tak terjadi Munaslub, kalau pemerintah memiliki pendapat lain. Putusan MA hukum tertinggi, silakan Pak ARB lanjut,” kata Nurdin di kediamannya Cibubur, Jakarta. Opsi yang kedua, lanjut Nurdin, tetap digelar Munaslub sesuai dengan hasil rekomendasi Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu yang lalu. Namun, tegas dia, panitia penyelenggara Munaslub adalah Munas Bali. Bukan Munas Riau seperti yang disampaikan Menkum HAM Yasonna Laoly. “Ini rancu dan rawan gugatan kalau Munaslub dasarnya Munas Riau,” ucapnya. Lebih lanjut, Nurdin menambahkan, jika nantinya digelar Munaslub, sesuai arahan pemerintah yaitu dilakukan Munaslub dengan rekonsiliasi. Seperti yang telah disepakati antara Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Jusuf Kalla bila semuanya menghormati proses hukum dan tidak akan membentuk partai baru. “Yang menang merangkul yang kalah, yang kalah legowo dan disepakati menghormati proses hukum serta tak mendirikan partai baru,” tambahnya. Diakui Nurdin, bila rekomendasi Rapimnas diselenggarakan Munaslub rekonsiliasi antara Kubu Agung dan Ical. Keduanya telah menyatakan legowo untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Namun demikian, kata dia, pasca keputusan MA ini sangat tergantung pada sikap pemerintahan Presiden Jokowi. sumber:merdeka.com

Related posts
Your comment?
Leave a Reply