Menu

Usulan Dana Panwaslu dan KPUD Bolmong Dinilai Terlalu Boros

  Dibaca : 54 kali
Usulan Dana Panwaslu dan KPUD Bolmong Dinilai Terlalu Boros

Dana PilkadaTOTABUAN.CO BOLMONG—Usulan dana dari dua lembaga di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yakni Panwaslu dan KPUD pada APBD tahun anggaran 2016 dinilai terlalu boros. Seperti sejumlah item usulan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari KPUD dan Panwaslu dianggap tidak wajar. Untuk SPPD ke Jakarta saja tercatat sebanyak 40 kali. Dan SPPD kle Provinsi ada 45 kali perjalanan. Sedangkan untuk Panwaslu 40 kali perjalanan.

“Kami rasa itu terlalu tinggi. Bayangkan perjalanan dinas saja tercatat 45 kali untuk KPU dan Panwaslu 40 kali perjalanan dinas. Ini sangat tidak realistis,” Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LITPK), Yakin Paputungan Minggu (6/12).

Belum lagi itu, pihak KPUD telah menyusun rencana anggaran untuk turun ke Kecamatan ada sekitar 25 kali perjalanan dinas.

“Honor ada kenaikan sebesar Rp3 juta lebih. Demikian juga Panwas,” ujarnya.

Yakin menegaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bolmong, untuk kembali mengkaji usulan tersebut sebaik mungkin, agar ada pemerataan pembagian anggaran pada pembangunan daerah.

“Jika perlu dilakukan penghitungan ulang. Mana yang penting saja . Kami kira hal itu memang kewajiban tetap harus lebih rasional. Karena jangan sampai Dana DAU 52 miliar yang masuk ke kas daerah akan terserap seluruhnya ke anggaran Pilkada Bolmong,” tukas Yakin.

Sebelumnya, Assisten III Pemkab Bolmong, Ulfa Paputungan juga mengaku sudah menyorot estimasi usulan tersebut ketika dibahas bersama sejumlah Anggota Komisi II DPRD.

“Dari pembahasan awal kami teliti memang banyak yang tidak wajar. Jadi masih akan dilakukan pembahasan ulang,” akuh Ulfa.

Sekretaris kabupaten (Sekkab) Bolmong, Ashary Sugeha menegaskan bahwa Pemkab akan memenuhi kewajiban mereka untuk membiayai penyelenggaraan pilkada. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.

“Itu adalah kewajiban Pemkab untuk memberikan anggaran. Tetapi akan kita lihat rasionalisasinya. Pihak penyelenggaran dan pengawas juga perlu menyesuaikan dengan anggaran daerah yang ada,” kata Mantan Sekretaris KPUD Bolmong ini. (Mg3)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional