3:52 am - Sunday, 22 January 2017

Alasan Kegaduhan, Irasional      

Redaksi 0 respond

Oleh: Sofyanto 

(Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hukum dan Ekonomi Terapan)

Sofyanto

Sofyanto

Rabu 12/8 Presiden Jokowi pun akhirnya melakukan penggantian dan penggeseran empat menteri kabinet kerja dan setingkat menteri. Setelah hampir setahun desakan untuk melakukan reshuffle kabinet kerja yang dipimpinnya terus diwacanakan, akhirnya siang itu harapan publik terjawab sudah lewat prosesi pelantikan  Presiden Jokowi.  Rizal Ramly adalah salah satu sosok yang dilantik Presiden Jokowi menempati Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya  yang membawahi atas 6 kementerian.

Menariknya, baru sehari dilantik  mantan aktivitis itu yang didaulat menjadi Menko Maritim  mulai mengkritik, kali pertama Menteri BUMN Rini Suwarno menjadi sasaran  kritikannya  soal rencana pembelian 30 buah pesawat  Airbus A350. Tak seminggu kemudian giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diajak duel terbuka,  berdiskusi  dan soal menyoal di depan umum

“Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, Kita diskusi di depan umum,”.

Sekilas kegaduhan di jajaran kementerian kabinet kerja Jokowi-JK lewat adegan  tantang menantang itu  adalah barang aneh, lucu, diluar batas kewajaran dan sulit diterima akal sehat bagi penganut aliran status quo. Tidak pernah sekalipun dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia ada seorang menteri yang terang-terangan mengajak pimpinannya sendiri Wapres, untuk sahut-sahutan  di depan publik. Jusuf kalla pun mangkir dan berkilah tidak etis untuk melayani ajakan diskusi terbuka itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla mungkin salah satu tipikal pejabat negara yang alergi  cerita super hero Robyn Hood, merampok harta orang kaya untuk  diberikan ke yang miskin. Tujuannya sangat bagus dan mulia namun caranya dianggap menelikung pimpinan, sehingga dinilai tidak etis, ngawur, kotor dan mungkin menjijikkan.

Drama penggantian dan penggeseran menteri dan setingkat menteri yang seyogyanya untuk tujuan mengatasi  kepungan masalah ekonomi Indonesia  dua kuartal terakhir, tampaknya  berada diambang titik kritis. Pasca sahut sahutan itu, dikhawatirkan  kepercayaan publik pada pemerintah Jokowi-JK makin menipis, sehingga investor akan enggan berinvestasi, hengkang ke luar negeri dengan membawa serta sumber daya kapitalnya.

Memang hasil survey Lembaga Survei Indonesia yang dilansir di situs resminya  menunjukkan tingkat kepercayaan public pada Jokowi-JK periode Januari 2015 turun 61,6 persen dibanding periode awal pelantikan Oktober 2014 yang mencapai 74.5 persen.   Tergerusnya kepercayaan publik itu  pada pemerintah di kuartal I  itu  dituding sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya  perlambatan ekonomi Indonesia saat ini.

Kendati telah ada revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 oleh Bank Indonesia ke asumsi moderat dari angka 5,4 – 5,7 persen ke level 5 – 5,4 persen dengan hitung-hitungan yang lebih   rasional, melihat fakta-fakta penyerapan anggaran pemerintah yang masih jongkok, fenomena impor yang terbilang masih tinggi. Namun  hingga berakhirnya kuartal ke II wajah perekonomian Indonesia tidak kunjung membaik, muram bagai orang baru kecopetan.

Ihwal tekanan nilai kurs rupiah terhadap dollar yang terus bertahan di zona merah  sebenarnya dipicu dua isu besar dua negara raksasa ekonomi dunia yakni  wacana  Bank Sentral Amerika  (The Fed) yang berniat akan meningkatkan suku bunga acuan bank (Fed Rate) di Desember nanti serta adanya kebijakan pemerintah China menurunkan nilai mata uang yuan (devaluasi) guna  meningkatkan ekspor dan cadangan devisa negaranya.

Dengan wacana The Fed menaikkan suku bunga acuan bank yang lebih tinggi itu serta mengingat kedigdayaan perekonomian Amerika menguasai  30 persen PDB dunia maka investor asing yang ada dalam bursa pasar modal Indonesia akan keluar mengejar imbal hasil menggiurkan yang ditawarkan oleh Bank Sentral Amerika. Tak berbeda dengan devaluasi mata uang Yuan China, kebijakan moneter negara terkuat kedua ekonominya di dunia ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekspor negaranya yang lagi lesu. BPS mencatat  sampai periode Juni 2015 nilai impor Indonesia dari negara China naik 11.63 persen dari Mei sebelumnya. Langkah pemerintah ini  telah memukul kinerja eksport dalam negeri, geliat dan syahwat  berinvestasi dalam negeri pun menurun dan itu turut diperparah dengan rontoknya harga pasar komoditi dunia.

Menilik pada dua pokok perkara sebab pelemahan rupiah itu yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka jelaslah faktor kegaduhan bukan penyebab kurang kinclongnya perekonomian Indonesia saat ini.  Kalau kegaduhan itu  dimaknai huru-hara seperti sejarah kelam tahun 1998 maka tak terelakkan sudah pasti membuat ekonomi Indonesia bakal menukik tajam layaknya pesawat Trigana Air di pegunungan Bintang Papua, hancur berkeping.

Namun lain soal, kalau kegaduhan itu hanya sebuah adu mulut dalam diskusi yang sebetulnya lebih mirip ke cakar-cakaran anak TK memperebutkan mainan,  irasional dan sangat mengada-ada  konstruksi logika  kegaduhan menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia saat ini. saya berkeyakinan  jika diskusi itu terjadi, investor akan beramai-ramai menghadiri acara yang terbilang spetakuler itu, mendengar secara seksama semua  bual-bual, ide-ide yang beterbangan dalam ruang diskusi itu.

Sebenarnya ajakan berdiskusi terbuka  yang dilontarkan Rizal Ramly  ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, hal yang biasa-biasa saja.  Berdiskusi depan khalayak ramai dengan model panelis   bertema konsep-konsep  kemaslahatan rakyat Indonesia justru sangat indah dan baik dilakukan. Apalagi jika konsep yang dibicarakan menjadi ranah kebijakan publik, maka sungguh tepat dibicarakan di depan publik. Bukankah berpikir banyak kepala akan lebih baik hasilnya ketimbang berpikir dengan segelintir kepala.

Menjadi luar biasa dan menjadi fenomena menakjubkan ajakan  diskusi itu tersebab belum pernah dilakukan sejauh 70 tahun republik ini berdiri. Kalaupun diskusi itu nantinya terjadi, giliran  publik akan menghakimi  pemerintahan Jokowi-JK dengan berbagai atribut negatif,  tidak kompak, tidak solid lagi. Memang pilihan  dilematis!!

Kendati kegaduhan-kegaduhan itu selalu menghiasi wajah pemerintahan presiden Jokowi   di berbagai event dan lembaga negara namun  sejauh ini sentiment negatif dalam bursa pasar modal tidak  agresif.    Fakta sesungguhnya kelesuan ekonomi  globallah sebagai faktor utama masih melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, karena itulah konsekuensi yang harus dipikul  system ekonomi terbuka  dengan kecenderungan impor yang tinggi.

Kalau begitu untuk apa Presiden Jokowi repot-repot harus melarang kritik Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramly diumbar ke ruang publik,  anggap saja sebagai forum rapat  akbar pemerintah dan rakyat Indonesia agar  ini menjadi momentum titik balik popularitas Presiden Jokowi yang saat ini lagi meredup.  Akhirnya, patut disadari ditengah balutan persoalan ekonomi yang tak habis-habisnya seyogyanya para pejabat negara/daerah perlu lebih banyak lagi melakukan diskusi di ruang publik,  Ketimbang harus berpikir mencari solusi dengan jalan pikiran sendiri yang belum tentu benar.  Karena rakyat jualah yang akan merasakan akibat dari suatu keputusan yang keliru sekalipun itu ditempuh melalui tahapan yang formal dan diklaim paling benar.  (**)

News Feed
Don't miss the stories followtotabuan.co and let's be smart!
Filed in

MENGGUGAT GANTI RUGI TANAH

KRITIK PEDAS MEDIA MASSA

Related posts
Your comment?
Leave a Reply