Menu

PNS Malas, Sekprov dan Wagub Sering Dapat Semprot Gubernur SHS

  Dibaca : 82 kali
PNS Malas, Sekprov dan Wagub Sering Dapat Semprot Gubernur SHS
Gubernur Sulut Sinyo Harri Sarundajang

 

Gubernur Sulut  Sinyo Harri Sarundajang

Gubernur Sulut Sinyo Harri Sarundajang

TOTABUAN.CO, MANADO – Gara-gara Pimpinan SKPD di lingkungan Pempov Sulut malas menindak lanjuti temuan Inspektorat, termasuk PNS sering malas ngantor, Wakil Gubernur Sulut Djauhari Kansil dan Sekprov Siswa Rahmat Mokodongan sering disemprot Gubernur Sinyo Harri Sarundjang (SHS).

Hal ini diungkap Sekprov Mokodongan saat pertemuan seluruh SKPD di rapat wagub, Jumat 30 Agustus 2013. “Saya dan Pak Wagub sering mendapat semprot dari Pak Gubernur terkait dengan masalah-masalah tersebut,” ujar Mokodongan sebagaimana dilangsir Humas Pemprov Sulut.

Mokodongan merasa sedih dengan temuan PNS yang malas masuk kantor. “Saya sedih dan menyesal selaku Ketua Baperjakat, karena merasa kecolongan, dengan masalah kepegawaian ini. Apakah ada unsur pandang enteng atau tidak, silahkan anda menilai sendiri. Karena temuan yang berulang-ulang ini sangat memalukan”, tegasnya.

Mokodongan juga mengingatkan, agar pajak yang ada segera di setor jangan ditahan-tahan. SKPD juga harus memiliki kartu inventaris barang yang digantung di setiap bagian atau bidang, termasuk PPK dan PPTK yang tidak memiliki pengetahuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa supaya segera diganti dengan pegawai yang lebih paham.

Pertemuan yang diikuti seluruh SKPD Provinsi ini menurut Wagub Djauhari sangat penting untuk diketahui bersama, sebab dari hasil temuan ini, masih banyak terjadi kesalahan dalam  pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa maupun pengangkatan pejabat yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian, dimana pangkatnya tidak lebih tinggi dari staf.

”Walaupun temuan ini hanya dalam bentuk administrasi, namun kalau tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan finansial bagi SKPD yang bersangkutan,”  katanya sembari mengajak Kepala SKPD untuk mengundang Inspektorat dan BPK BMD atau BPK memberi pelatihan peningkatan pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang dan jasa.

 

Peliput: Hasdy Fattah

 

Editor:
KOMENTAR

1 Komentar

  1. YUNI Kamis, 19 September 2013

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional