Menu

Inilah Risalah Sidang Perdana Sengketa Pilwako Kotamobagu di MK

  Dibaca : 227 kali
Inilah Risalah Sidang Perdana Sengketa Pilwako Kotamobagu di MK
Kuasa Hukum Pemohon 89 dan 88 (Ki-Ka) Baginda Siregar dan Dorel Amir saat membacakan pokok-pokok permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Mobagu di Ruang Sidang Panel Gedung | foto: humas MK
Kuasa Hukum Pemohon 89 dan 88 (Ki-Ka) Baginda Siregar dan Dorel Amir saat membacakan pokok-pokok permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Mobagu di Ruang Sidang Panel Gedung |  foto: humas MK

Kuasa Hukum Pemohon 89 dan 88 (Ki-Ka) Baginda Siregar dan Dorel Amir saat membacakan pokok-pokok permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Mobagu di Ruang Sidang Panel Gedung | foto: humas MK

TOTABUAN.co, Kotamobagu – Sidang perdana pemeriksaan pokok perkara sengketa Pilwako Kotamobagu Kamis 11 Juni 2013 lalu di Mahkamah Konstitusi (MK) dipimpin Hamdan Zoelva (ketua), Muhammad Alim (Anggota) dan Arief Hidayat (Anggota). Sidang berlangsung  dari Pukul 09.07 – 09.39 WIB Ruang  Sidang Panel Gedung MK.

 

Berikut Kutipan singkat risalah sidang perdana :

KUASA HUKUM PEMOHON (DJELAS) : DOREL ALMIR

…Kemudian, cara yang dilakukan adalah dengan mendatangi  tempat tinggal warga, kemudian di jalan-jalan, dan di TPS, serta  menawarkan untuk membeli kartu undangan pemilih dengan harga  bervariasi, berkisar antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00  per surat undangan pemilih. Sasaran utama untuk modus ini lebih  ditujukan dan difokuskan kepada  warga pendukung Pemohon setelah  pemenang Nomor 1 mengidentifikasi pendukung-pendukung Pemohon.

Dan kemudian bahwa menurut kami, perbuatan Pasangan Nomor 1 membeli undangan pemilih dengan imbalan sejumlah uang dan  kemudian menahan KTP atau KK, nyata-nyata telah mempengaruhi  kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya. Atau setidaktidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan  hak pilihnya.

Atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara, khususnya suara Pemohon. Kemudian, adapun tempat-tempat terjadinya pelanggaran, kami  uraikan di dalam halaman 15 sampai dengan 19, Yang Mulia. Yakni, terjadi di kota … Kecamatan Kota Mobagu Barat di hampir seluruh kelurahan (…)

 

KUASA HUKUM PEMOHON (DJELAS) : DOREL ALMIR

…Kemudian pelanggaran lainnya adalah Panwas Kota Mobagu tidak  melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilukada. Bahwa hampir  seluruh TPS Kota Mobagu, pawnas lapangan, dan aparat keamanan telah  membiarkan terjadinya transaksi jual-beli kartu undangan di sekitar TPS  dan hal ini tidak dibubarkan atau dicegah. Begitu pun setiap Posko  Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 di masa tenang.

Nah atas palanggaran-pelanggaran tersebut, Yang Mulia, kami  memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan  sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil  Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota  Mobagu di Tingkat Kota Mobagu oleh KPU Kota Mobagu.

3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Tatong Bara  dan H. Zainuddin Damopolii telah melakukan pelanggaran yang cukup  serius terstruktur, masif, dan sistematis dan oleh karenanya mohon  didiskualifikasi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Mobagu untuk  melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Mobagu  dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

 

Demikian permohonan kami, Yang Mulia…

 

KETUA MAJELIS HAKIM: HAMDAN ZOELVA

Dan bagaimana mekanisme mengenai permohonan melalui situs  atau website ada di sana. Jadi, Saudara perhatikan betul itu cara  mengajukan permohonan melalui website situs ya, ada tata caranya di  sana. Saya kira tahulah karena itu dipublikasi ya. Tapi tidak apa-apa, nanti  biar Majelis yang menilai ya…

 

 

KUASA HUKUM PEMOHON (BENAR) : BAGINDA SIREGAR

Pelanggaran serius berupa politik uang (money politics) yang  dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 atau tim pemenangannya yang  dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Bahwa berdasarkan  Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  Walikota dan Wakil Walikota Kota Mobagu di tingkat Kota Mobagu oleh  KPU, tercantum bahwa DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah  sebanyak 86.904 pemilih dan dari DPT tersebut ternyata 14.853 pemilih  tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada Kota Mubagu  dan hanya sebanyak 72.151 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Banyaknya angka pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya  tersebut disebabkan oleh adanya praktik politik kotor yang dilakukan oleh  Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau oleh tim pemenangannya dengan cara  terencana dan tersusun dengan baik. Terjadi di hampir seluruh wilayah  Kota Mobagu dan melibatkan struktur kekuasaan yang berpihak pada  Pasangan Calon Nomor Urut 1.  Bahwa tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan  transaksi jual-beli kartu undangan (…)

 

Kemudian perlu kami tambahkan bahwa yang dilakukan itu bukan  saja melakukan sabotase terhadap pemilih. Tetapi juga … bahkan  dilakukan terhadap tim sukses dari Pasangan Nomor Urut 2. Di mana  secara perhitungan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu sesungguhnya  memiliki saksi-saksi di TPS itu sebesar 1.051 ditambah dengan kordeskordes. Sementara hasil perolehan dari … suara dari Pihak Pemohon  hanya 850.

Nah, oleh karenanya bukan saja terhadap masyarakatnya yang  dilakukan sabotase. Terhadap saksi dari Pemohon sendiri pun mengalami  sabotase itu, Yang Mulia.

 

KETUA MAJELIS HAKIM: HAMDAN ZOELVA:

(MEMBACAKAN TUNTUAN PEMOHON BENAR)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kami

memohon dalam persidangan ini.

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk

seluruhnya.

2. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Mobagu oleh KPU.

3. Memerintahkan KPU Kota Mobagu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Mobagu.

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hj. Tatong Bara dan Drs. Zainuddin Damopolii dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut.

 

KETUA MAJELIS HAKIM: HAMDAN ZOELVA:

Tambah ahli, ya. Kalau begitu nanti pada sidang selanjutnya,  Pemohon 88 mengajukan 20, bawa 20. 89, 5 orang saksi ya. Jadi 25. Kita  dengarkan dulu saksi dari Pemohon 88, 89. Nanti habis itu putar pada  saksi Termohon dan saksi Pihak Terkait.

Jadi acara selanjutnya adalah mendengarkan jawaban dari  Termohon, keterangan dari Pihak Terkait, dan langsung melanjutkan  dengan pemisahan saksi dari Pemohon 88 dan 89 ya.

Sidang selanjutnya akan … sidang hari ini ditunda dan  dilaksanakan … dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013, pukul 12.30. Hari Senin, 15 Juli 2013, pukul 12.30 dengan acara mendengarkan  jawaban dari Termohon…

 

ISI RISALAH SIDANG PERDANA (download) disini: https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_5008&chrome=true

 

editor: eka pratama | sumber: mahkamahkontitusi.go.id

Editor:
KOMENTAR

2 Komentar

  1. hendrodedulah Selasa, 16 Juli 2013
  2. Guntur Yadi Setiyawan Van Gobel Rabu, 17 Juli 2013

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional